Zona Ekonomi Perbatasan Jadi Solusi Kembalinya Pengungsi ke Suriah

Pemerintah Suriah dihadapkan pada tantangan besar menyusul kepulangan ratusan ribu warganya dari Turki. Masalah utama bukan hanya soal pemukiman, tetapi juga keberlanjutan ekonomi di wilayah perbatasan yang kini diproyeksikan sebagai pintu masuk integrasi ekonomi baru.

Di Turki, kepergian warga Suriah telah meninggalkan kekosongan di sektor tenaga kerja. Kementerian Tenaga Kerja Turki mencatat sejumlah daerah, khususnya Gaziantep, mengalami penurunan aktivitas komersial. Toko-toko yang dulu ramai kini banyak yang tutup, sementara perumahan yang sebelumnya dipenuhi pengungsi berubah menjadi kawasan sepi.

Lebih dari satu dekade, pengungsi Suriah di Turki berkontribusi besar terhadap ekonomi. Mereka menggelontorkan investasi sekitar 10 miliar dolar ke dalam 11.000 proyek. Total kontribusi mereka terhadap perekonomian Turki diperkirakan mencapai 33 miliar dolar, sebuah angka yang sulit diabaikan.

Kembalinya para pengungsi itu tentu mengubah peta ekonomi di dua negara. Di satu sisi, Turki menghadapi kekurangan tenaga kerja dan turunnya dinamika bisnis di beberapa kota. Di sisi lain, Suriah menghadapi tantangan bagaimana memanfaatkan kembali potensi warganya untuk membangun ekonomi nasional.

Para analis menilai bahwa langkah strategis yang perlu ditempuh Damaskus adalah menjadikan kota-kota perbatasan seperti Azaz, Jarablus, dan Al Bab sebagai zona ekonomi khusus. Wilayah tersebut selama bertahun-tahun menjadi penampung utama pengungsi dan berkembang pesat berkat arus manusia serta aktivitas dagang lintas batas.

Jika status zona ekonomi khusus benar-benar diberlakukan, Suriah dapat menjaga momentum pertumbuhan di wilayah itu. Penduduk lokal yang sudah terbiasa dengan pola usaha berbasis pengungsi akan memiliki kesempatan mempertahankan bisnis. Sementara, integrasi bertahap dengan sistem ekonomi nasional dapat berjalan lebih mulus.

Kebijakan ini juga dapat mengurangi risiko stagnasi ekonomi di wilayah perbatasan. Dengan adanya insentif investasi, baik dari warga yang kembali maupun mitra internasional, kawasan itu bisa menjadi contoh sukses transformasi pasca-konflik.

Selain itu, langkah ini dapat menciptakan lapangan kerja yang lebih luas bagi masyarakat lokal. Banyak warga Suriah yang pulang dari Turki sudah memiliki pengalaman bisnis, etos kerja tinggi, dan kemampuan adaptasi yang diakui oleh para pengusaha di Turki. Potensi itu bisa dimanfaatkan untuk membangun sektor industri kecil dan menengah.

Sejumlah pihak menekankan pentingnya pemerintah Suriah memberikan jaminan keamanan dan kepastian hukum di wilayah tersebut. Investasi hanya akan berjalan jika ada rasa percaya dari para pelaku usaha. Hal ini berarti reformasi birokrasi, transparansi, dan jaminan perlindungan terhadap aset sangat diperlukan.

Turki sendiri berencana mengkaji lebih dalam dampak ekonomi dari kembalinya warga Suriah. Sebuah studi lapangan akan dilakukan di provinsi-provinsi seperti Adana, Bursa, Gaziantep, Hatay, hingga Izmir. Temuan dari studi itu diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk kerja sama ekonomi lintas batas dengan Suriah.

Di tengah tantangan tersebut, sejumlah suara di Turki menilai pemberian kewarganegaraan bisa menjadi solusi untuk mempertahankan kontribusi warga Suriah. Namun, kebijakan itu menuai kontroversi karena dinilai menyentuh isu politik domestik yang sensitif.

Sementara itu, di Suriah, semangat membangun kembali cukup terasa. Para pengungsi yang pulang, meskipun membawa cerita pesimisme, tetap diyakini mampu menghadirkan kejutan positif. Mereka dikenal gigih dan terbukti mampu “melakukan hal-hal yang tidak mungkin” ketika berada di pengasingan.

Oleh karena itu, penting bagi Damaskus untuk tidak melihat mereka semata sebagai beban, melainkan sebagai aset berharga. Potensi sumber daya manusia yang terampil bisa menjadi motor penggerak pembangunan di sektor pertanian, perdagangan, dan manufaktur ringan.

Di kawasan perbatasan, aktivitas ekonomi informal selama ini sudah berjalan cukup dinamis. Banyak keluarga yang menggantungkan hidup pada perdagangan lintas batas. Jika diformalkan dalam kerangka zona ekonomi khusus, aktivitas itu dapat memberi pemasukan signifikan bagi kas negara.

Namun, ada tantangan besar berupa infrastruktur yang rusak akibat perang panjang. Jalan, jaringan listrik, hingga fasilitas air bersih perlu segera diperbaiki. Tanpa itu, zona ekonomi khusus hanya akan menjadi wacana tanpa daya tarik bagi investor.

Bantuan internasional juga berpotensi masuk lebih mudah jika Suriah menetapkan kawasan perbatasan sebagai pusat ekonomi baru. Negara-negara donor akan lebih yakin menyalurkan dukungan pada program yang jelas, transparan, dan terukur.

Keberhasilan konsep ini bisa menjadi titik balik bagi Suriah. Bukan hanya untuk memperbaiki citra internasional, tetapi juga untuk menunjukkan kemampuan mengelola arus pengungsi secara produktif. Dunia akan melihat bahwa Suriah mampu mengubah tantangan menjadi peluang.

Lebih jauh, zona ekonomi khusus di perbatasan dapat menjadi jembatan rekonsiliasi antara Suriah dan Turki. Meskipun hubungan politik kedua negara masih penuh ketegangan, kerja sama ekonomi lintas batas bisa menjadi pintu awal dialog yang lebih konstruktif.

Kini, semua bergantung pada keberanian politik pemerintah Suriah. Jika Damaskus berani mengambil langkah inovatif, kepulangan pengungsi tidak lagi dipandang sebagai krisis, melainkan sebagai awal dari fase pembangunan baru.

Dengan pendekatan yang tepat, kepulangan pengungsi Suriah dari Turki bisa menjadi momentum kebangkitan, bukan sekadar kembalinya warga ke tanah air yang hancur. Zona ekonomi perbatasan bisa menjadi laboratorium masa depan Suriah, tempat harapan baru tumbuh setelah lebih dari satu dekade konflik.

Baca selanjutnya