Suriah Masuki Babak Baru Politik Dalam Negeri

Pernyataan Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan mengenai Suriah kembali menegaskan perubahan besar dalam lanskap politik dan keamanan kawasan. Ankara secara terbuka menyatakan dukungan terhadap langkah pemerintah Suriah dalam menegakkan kembali kedaulatan negara, sekaligus menutup ruang manuver bagi proyek-proyek bersenjata non-negara yang selama ini beroperasi di wilayah utara dan timur Suriah.

Erdoğan menyebut pemerintah Suriah saat ini menjalankan tugasnya dengan tingkat presisi tinggi dan berhasil melewati berbagai provokasi. Pernyataan ini mencerminkan pengakuan terbuka Turki terhadap kapasitas pemerintahan di Damaskus dalam mengelola fase transisi pascaperang yang penuh tekanan domestik maupun eksternal.

Dalam konteks kesepakatan antara Damaskus dan Syrian Democratic Forces (SDF), Erdoğan menekankan bahwa seluruh persyaratan perjanjian harus segera dilaksanakan. Integrasi pasukan SDF ke dalam struktur negara dipandang sebagai langkah krusial yang tidak boleh ditunda jika stabilitas jangka panjang ingin tercapai.

Turki juga menyatakan bahwa era terorisme di kawasan telah berakhir. Kalimat ini tidak hanya dimaksudkan sebagai pernyataan optimisme, tetapi juga sebagai sinyal keras bahwa Ankara tidak lagi mentoleransi keberadaan kelompok bersenjata yang berada di luar kendali negara, khususnya yang dianggap memiliki agenda separatis.

Penegasan bahwa kedaulatan Suriah atas seluruh wilayahnya adalah kebutuhan mutlak bagi stabilitas regional menjadi fondasi utama sikap Turki. Ankara menilai bahwa fragmentasi kekuasaan selama satu dekade terakhir justru menjadi sumber utama kekacauan dan konflik berkepanjangan.

Lebih jauh, Erdoğan menegaskan Turki tidak akan membiarkan upaya sabotase yang mengancam masa depan Suriah. Pernyataan ini dipahami sebagai peringatan langsung terhadap aktor-aktor lokal maupun eksternal yang masih mencoba mempertahankan pengaruh melalui kekuatan bersenjata.

Di tengah pernyataan tersebut, muncul narasi kuat mengenai berakhirnya proyek politik dan militer SDF. Kesepakatan integrasi dengan Damaskus dinilai banyak pihak sebagai titik balik yang menandai runtuhnya ambisi administrasi mandiri yang selama ini diklaim SDF di wilayah timur laut Suriah.

Isu ini juga dikaitkan dengan pesan tidak langsung kepada tokoh-tokoh lokal di wilayah lain, termasuk Suwayda. Artikel opini yang beredar menyebut bahwa pilihan kelompok-kelompok bersenjata dan elite lokal di selatan Suriah kini semakin sempit.

Mereka dihadapkan pada dua opsi utama, yakni berinteraksi dengan solusi nasional yang ditawarkan negara atau menghadapi skenario kejatuhan seperti yang dialami SDF di wilayah timur. Pengalaman di Raqqa dan Deir ez-Zor menjadi contoh nyata bahwa slogan politik tidak selalu mampu bertahan ketika keseimbangan kekuatan berubah.

Dalam berbagai diskusi politik, proyek administrasi mandiri SDF juga mulai dipertanyakan dari sisi legitimasi. Wilayah yang mereka kuasai memang sangat luas, bahkan disebut beberapa kali lipat lebih besar dari Lebanon, namun luas geografis itu tidak serta-merta mencerminkan kedaulatan politik yang sejati.

Pertanyaan kritis muncul mengenai sejauh mana masyarakat lokal benar-benar dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Di wilayah Arab seperti Deir ez-Zor, klaim penentuan nasib sendiri dinilai tidak pernah terwujud secara nyata.

Kritik paling tajam diarahkan pada struktur komando SDF. Meski mengusung konsep pemerintahan lokal, banyak keputusan strategis disebut justru berasal dari luar Suriah, khususnya dari Qandil, yang selama ini menjadi pusat ideologis dan organisatoris PKK.

Fakta bahwa sebagian besar kader militer dan keamanan SDF mengikuti arahan dari Qandil menjadi sorotan utama. Hal ini memperkuat pandangan bahwa SDF bukanlah entitas lokal murni, melainkan bagian dari jaringan regional yang lebih luas.

Kondisi tersebut menempatkan Amerika Serikat dan aktor regional lain dalam posisi sulit. Di satu sisi, SDF selama ini dipandang sebagai mitra keamanan, namun di sisi lain, keterkaitan struktural dengan PKK menjadi beban politik yang sulit diabaikan.

Kesepakatan dengan Damaskus akhirnya dipahami sebagai jalan keluar paling realistis bagi SDF. Tekanan militer, perubahan sikap regional, serta berkurangnya toleransi internasional terhadap proyek separatis memaksa kompromi yang selama ini dihindari.

Bagi pemerintah Suriah, momentum ini menjadi kesempatan untuk menegaskan kembali otoritas negara tanpa harus terjerumus dalam konflik terbuka berkepanjangan. Integrasi dipilih sebagai instrumen politik untuk mengakhiri fragmentasi bersenjata.

Sementara itu, bagi Turki, berakhirnya proyek SDF berarti tercapainya salah satu tujuan strategis utama sejak awal konflik Suriah, yakni menyingkirkan struktur yang dianggap berafiliasi dengan PKK di sepanjang perbatasannya.

Pesan yang disampaikan Ankara juga bersifat regional. Negara-negara tetangga diingatkan bahwa stabilitas hanya bisa dicapai melalui negara yang utuh, bukan melalui eksperimen politik berbasis milisi.

Situasi ini menciptakan preseden penting bagi wilayah lain di Suriah yang masih berada di luar kendali penuh negara. Suwayda, Daraa, dan kantong-kantong lokal lainnya kini berada dalam sorotan yang sama.

Pada akhirnya, dinamika terbaru menunjukkan bahwa peta kekuasaan Suriah sedang memasuki fase konsolidasi. Dengan dukungan regional yang semakin terbuka, pemerintah di Damaskus memiliki peluang besar untuk menutup satu demi satu bab fragmentasi yang telah berlangsung lebih dari satu dekade.

Baca selanjutnya